Pemerintah Jepang mendekati reformasi komprehensif atas hukum pajak cryptocurrency-nya, menyusul proposal dari Financial Services Agency (FSA). FSA secara resmi memohon kepada pemerintah untuk mengubah kerangka pajak negara bagi bisnis cryptocurrency, dan proposal ini telah disetujui oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.
Reformasi yang diusulkan akan menghilangkan persyaratan bagi perusahaan untuk membayar pajak atas keuntungan yang belum direalisasi, atau peningkatan nilai token, pada akhir setiap tahun fiskal. Ketentuan ini telah menjadi sumber keprihatinan utama bagi industri cryptocurrency, karena mengharuskan perusahaan membayar pajak bahkan jika mereka belum melikuidasi atau mengkonversi kepemilikan kripto mereka menjadi mata uang fiat.
Dalam reformasi yang diusulkan, perusahaan hanya akan dikenakan pajak saat mereka menjual atau menukarkan cryptocurrency dengan mata uang fiat. Hal ini akan menyelaraskan pendekatan pajak Jepang dengan negara-negara lain, dan diharapkan dapat mengurangi beban pajak bagi bisnis cryptocurrency.
Reformasi yang diusulkan masih tunduk pada persetujuan akhir dari pemerintah Jepang, tetapi ini adalah langkah maju besar bagi perkembangan industri kripto Jepang. Reformasi ini diharapkan akan membuat negara tirai bambu tersebut lebih menarik bagi perusahaan dan investor kripto, dan dapat membantu meningkatkan posisi negara ini sebagai pemimpin global dalam ruang cryptocurrency.
Berikut beberapa rincian tambahan tentang reformasi yang diusulkan:
Reformasi yang diusulkan adalah perkembangan positif bagi industri cryptocurrency Jepang. Ini akan mengurangi beban pajak bagi bisnis, yang akan membuat mereka lebih mudah beroperasi dan berkembang. Ini juga akan membuat Jepang lebih menarik bagi perusahaan dan investor cryptocurrency, yang dapat membantu meningkatkan posisi negara ini sebagai pemimpin global dalam ruang cryptocurrency.
